Republik Maha Duit

 

Akhir pekan ini, midle Januari 2018 tepatnya 11 januari diberitakan dimana-mana tentang jumpa pers keluhan kader partai yang merasa ditodong uang oleh ketua partainya puluhan milyar rupiah untuk diusung pada pilkada di Jawa Timur sebelum namanya resmi dicalonkan.

Sedangkan masa pendaftaran calon gubernur jelang pilkada serentak tahun 2018 pada sehari sebelumnya yaitu tanggal 10 Januari 2018 namun nama dari kader tersebut tidak diusung partainya sendiri. Terlepas dari benar tidaknya masalah politik uang ( money politics ) mahar politik atau apalah istilahnya tersebut mari kita menelaah akar dimulainya politik uang itu sendiri.

 

AKAR POLITIK UANG DI TANAH JAWA YANG SUDAH MENJADI KEBIASAAN.

Jelang Pilkada serentak 2018 tahun ini masih banyak praktek paktek politik uang di negara kita yang tidak terungkap. Mari kita menelaah akar politik uang khususnya di tanah Jawa yang sudah jadi kebiasaan dengan segala cara apapun bisa dilakukan oleh calon siapapun itu meski dengan cara kotor seperti politik uang, karena dengan memperoleh persetujuan maka akan memperoleh kekuasaan. Supaya kita semua tahu asal muasalnya politik uang sesuai nama website kita ini, kini ku tahu.

 

Foto Pemilu Kades Di Era Kolonial.

Awal mula dari politik uang yang sudah jadi kebiasaan ini sebenarnya sudah ada dari sejak Jaman Penjajahan Belanda. Karena sistem pergantian kepemimpinan di desa dengan mengedepankan kearifan lokal perlahan lahan tergerus, dengan penetrasi kekuasaan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yakni mengendalikan rakyat tersebut, tentunya agar rakyat tenang dan tidak melawan saat dijajah dan seterusnya bisa di rekrut untuk kerja paksa dalam rangka mencuri sumber daya alam di daerah koloni.

 

Suasana Pemilu Pada Jaman Penjajahan.

Berdasarkan penelitian dari seorang belanda bernama Herman Warner Mutinghe mengatakan kalau sistem desa yang lama ( belum ada politik uang ) pada saat dia melakukan penelitian tahun 1817, laporannya berisi tentang sistem pemerintahan desa di pulau Jawa. Dengan penelitian tersebut, gubernur kolonial belanda saat itu Stamford Raffles menetapkan sebuah peraturan, untuk merubah ulang tatanan dan cara pemilihan serta pemerintahan desa di tanah jawa maupun di luar jawa. Raffles seorang Gubernur-Letnan Hindia Belanda, dia adalah seorang warganegara Inggris.

 

Poster Pemilu Kolonial.

 

Raffles kemudian menetapkan seperti yang memang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat desa kala itu, maka tiap-tiap desa diberikan hak-hak untuk memilih kepala desanya sendiri. Namun peraturan tersebut tak banyak mempengaruhi, karena memang seperti yang dilakukan oleh desa-desa di jawa dan sebagian di luar jawa. Jabatan lurah sendiri bertahan seumur hidup, atau bisa melepaskan jabatannya jika tidak bisa melanjutkan, dan kadang keturunan lurah atau lingkup keluarga mantan lurah jadi lurah selanjutnya.

Kolonial Belanda secara resmi mengeluarkan Indische staatsregering atau peraturan dasar mengenai pemerintahan jajahannya di Hindia Belanda. Pengakuan dan eksistensi institusi desa pada Pasal 128 menyatakan bahwa desa memiliki wewenang penuh untuk memilih sendiri kepala desa yang disukainya, sesuai dengan adat serta istiadat tempat masing-masing. Pada dasarnya politik hukum ini mengizinkan sistem pemerintahan desa terus berjalan berefek menimbulkan dua hal yang dapat melampaui batas, dimana semua rakyat bisa jadi lurah atau pemimpin daerag, maksudnya dalam hal ketaatan pada pemerintah kolonial, namun tidak ada ilmu kepemimpinan alias tidak adil pada yang dipimpin.

 

Beberapa Orang Kolonial Berphoto.

( Perhatikan photo ini, tidak semua berkulit putih atau bule, dilain judul akan kita jelaskan mengenai keberadaan orang-orang Belanda yang tidak kelihatan bule, atau di sebut sinyo ).

 

Peraturan itu disebut dengan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten (IGOB) yang termuat dalam Staatblad Nomor 490 tahun 1938. Semua peraturan tentang susunan organisasi rumah tangga dan tugas serta wewenang dan kekuasaan pemerintah desa, Kepala desa, dan anggota pamong desa tertata rapi pada hukum tertulis tersebut. Yang pasti didalamnya terdapat kewajiban untuk mematuhi kolonial, jika lurah membangkang akan digantikan oleh orang kepercayaan kolonial ( didikan kolonial ).

Mungkin Anda bingung dengan semua hal tersebut, mungkin karena kurang faham korelasi dari sejarah sebelumnya, tapi jika kita sudah paham sejarah sebelumnya akan terasa lebih masuk akal. Dan ditulisan ini akan memberikan sedikit penjelasan mengapa peraturan itu sangat mengubah, selain interversi dari pihak kolonial Belanda.

Alasan yang mendasari ialah Peperangan Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830, yang saat itu disebut sebagai perang terbesar se-jawa, dan akhirnya mereka kalah. Para pengikut pangeran diponegoro kemudian masuk ke desa-desa, agar bisa membentuk perlawanan dengan mengumpulkan pasukan baru untuk melawan belanda. Dan karena pengikut pangeran diponegoro tersebutlah, banyak desa yang melakukan aksi perlawanan hingga akhirnya belanda kesulitan dan membuat peraturan baru yang mengekang.

 

Photo Ilustrasi Pengikut pangeran Diponegoro.

 

Untuk itulah pemerintah kolonial melalui kaki tangannya yang ada di Binenland Bestuur (BB) terendah, yakni Asisten Wedana atau yang kita kenal sekarang sebagai seorang Camat di masing-masing daerah melakukan intervensi. Apabila calon lurah atau semua calon lurah dipandang berpotensi membangkang, maka Asisten Wedana akan menyuruh orangnya menjadi calon lurah, walaupun bukan warga desa setempat namun bisa mencalonkan jadi lurah karena ada peraturan baru tadi. Dan agar orangnya tersebut bisa memenangkan pertarungan politik tingkat desa. Asisten Wedana juga membujuk sebagian besar pemilih dengan imbalan berupa uang, dan saat itulah politik uang mulai terjadi.

 


Beberapa Orang Kepercayaan Belanda.

Dengan cerita di atas tadi kini kita bisa tahu kalau politik uang sesungguhnya ialah bentukan Belanda, dan saat ini kita sudah merdeka dari mereka. Sejatinya kita juga harus merdeka dari sistem kolonial yang menjajah kita, salah satunya ialah politik uang ini. Mungkin sebenarnya kita masih belum merdeka jika belum terlepas dari belenggu taktik kotor politik uang ini, dan bodohnya ada saja dari para calon pemimpin yang berpendidikan tinggi juga merasa patriot malah menyebarkan sistem kolonial yang busuk ini. Akhirnya menjadi darah daging pada semua sektor dalam kehidupan bernegara di Indonesia hingga saat ini, entah sampai kapan.

Praktek KKN sudah ada dari jaman belanda, justru belanda yang mengajarkan KKN. Saat mereka mengeksplorasi pulau jawa, saat mereka sampai di suatu tempat, pasti mereka memberi imbalan ke “penguasa” atau orang kerajaan seperti penjaga kerajaan di tempat itu supaya lancar, dan prajurit Belanda kerjaannya jalan-jalan saja. Sekaligus si prajurit belanda juga membeli tanah dari orang-orang lokal di daerah tersebut. Alasannya supaya si prajurit tadi punya simpanan harta benda di indonesia dan sewaktu-waktu bisa digunakan atau dijual lagi. Padahal praktek ini pada saat itu tidak boleh. Petinggi Belanda pun banyak yang tidak tahu bahkan petinggi kerajaan di daerah tersebut. Jadi supaya belanda lancar dalam mengeksplorasi daerah-daerah di Indonesia, itu semua dapat berjalan, ini bermula dari keserakahan orang-orang lokal sendiri dan dimanfaatkan politik adu domba Belanda.

Sejak era reformasi bergulir di negara kita banyak dilakukan aneka macam cara dalam memberantas money politics di negara kita, namun lagi lagi masih banyak terjadi bahkan dengan format dan modus yang sangat brilliance.
Melalui kolom komentar sekiranya pembaca dapat mendiskusikan cara cara terbaru dan jitu dalam memberantas money politics ini.

Salam Merdeka, NKRI harga mati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *